Masalah-masalah dalam Pendidikan Khususnya di Indonesia

        Dalam dunia pendidikan, tentu saja terdapat berbagai masalah yang didapatai. berdasarkan data yang diperoleh adapun masalah-masalah yang ada dalam pendidikan antara lain: 

1.  Masalah Sarana Prasarana

Di saat pendidikan di negara lain sudah beranjak pada mutu dan kualitas  terbaik,  pendidikan di Indonesia masih berkutat pada masalah buruknya infrastruktur pendidikan. Berita sekolah roboh, gedung rusak atau kelas yang tidak layak sebagai ruang belajar nasih sering didengar. Bukan hanya di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, bahkan di ibukota provinsi pun peristiwa ini masih terjadi. Minimnya pengawasan terhadap bangunan-bangunan sekolah, alokasi anggaran perbaikan kelas yang masih belum memadai dan tepat sasaran, serta ketidak beresan dalam setiap pembangunan kelas dan rehap, menjadi beberapa kendala sulitnya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.

2.  Kualitas dan Profesionalisme Guru

Orientasi pendidikan di Indonesia lebih cenderung pada pemupukan intelegensi akademik, kurang memperhatikan proses dan masih banyak guru belun mampu mencapai standar minimal ketetapan dalam uji kompetensi pada aspek penguasaan materi akademis maupun kurikulum. Guru sebagai tokoh penting dalam dunia pendidikan sudah semestinya berkewajiban meningkatkan kualitas keilmuannya dalam membenahi kemungkinan adanya kelemahan dalam praktek penerapan transfer ilmu kepada peserta didik.

3.  Alokasi Dana Pendidikan 20% dari APBN yang Belum Jelas

Anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan belum dapat terpenuhi . Anggaran pendidikan di Indonesia yang sangat kecil sungguh kenyataan yang mungkin sulit diubah dalam waktu singkat. Lebih-lebih di awal era otonomi pendidikan, anggaran pendidikan tidak semakin baik tetepi justru semakin tidak jelas dan yang pasti ini akan menyebabkan mutu pendidikan semakin mengkhawatirkan. Semestinya, yang pertama dilakukan pemerintah adalah memenuhi anggaran 20 % dari APBN untuk pendidikan sehingga akan tercapai standar pelayanan minimum (SPM) menyangkut guru, sarana dan prasarana, biaya pendidikan dan mutu lulusan.

4.  Pro Kontra Penyelenggaraan UN SD

Keputusan Depdiknas menggelar UN SD menimbulkan pro dan kontra terkait dengan ketentuan Un dan pemahaman sasyarakat yang berbeda-beda. Menurut Depbiknas, berlakunya UN sebagai pengganti Ebtanas karena Ebtanas dianggap tidak efektif mencetak lulusan yang berkualitasyang menghasilkan lulusan 100% karena adanya penggelembungan nilai. Akhirnya pemerintah memerapkan system UN, yakni sebagian mata pelajaran diujikan secara nasional, sebagian mata pelajaran lain diujikan oleh sekolah. Tetapi nilai UN yang menentukan kelulusan siswa. Bagi mereka yang tidak setuju penyelenggaraan UN untuk SD berpendapat bahwa UN SD bertentangan dengan UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UUD 1945 psl 31 dimana setuap warga Negara berhak memperoler pendidikan dan pemerintah telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun. Program ini mengandung arti bahwa lulusan SD tidak perlu karena secara hukum setiap warga Negara harus mengikuti pendidikan sampai selesai SMP. Kesimpulan mereka bahwa pemberlakuan UN SD dapat menghambat program wajib belajar sembilan tahun.

5.  Mahalnya Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan di Indonesia sudah cukup murah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun pendidikan  di Indonesia dianggap mahal karena penghasilan sebagian besar penduduk Indonesia yang rendah denga biaya hidup yang tingga terutama di daerah ibukota. Di SD negeri memang sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran. Namun biaya peserta didik tidak hanya itu saja. Kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam sekolah, dan sebagainya yang diwajibkan sekolah yang bersangkutan harus dipenuhi sendiri oleh siswa.

6.  Sistem Pendidikan yang Berganti-ganti

Sistem pendidikan yang berganti-ganti sebenarnya bukanlah masalah utama, yang menjadi masalah adalah pelaksanaan di lapangan. Kurangnya penguasan guru terhadap perubahan sistem penddikan menjadikan tidak maksimalnya sistem yang diberlakukan.

7.  Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan

Masih banyak masyarakat Indonesia menganggap bahwa pendidikan itu kerang pening, sehingga mereka enggan menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal pendidikan berdampak pada semua aspek kehidupan bermasyarakat.  Baik mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan sampai aspek stabilitas keamanan negara.

8.  Ketidaksiapan Guru dan Siswa Menghadapi UN

Dengan adanya UN maka kelulusan siswa ditentukan dengan nilai UN yang tidak dikombinasikan dengan nilai semester atau nilai-nilai lain yang diberikan oleh sekolah, sehingga pihak sekolah tidak dapat mengutak-atik nilai siswa. Maksud pemerintah mungkain baik, tapi kenyataan di lapangan justru banyak praktik KKN baik yang dilakukan oleh siswa maupun guru yang menghendaki kelulusan 100%.

9.  Rendahnya Mutu Lulusan.

Realita keterpurukan kualitas pendidikan akan menciptakan pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya, SDM yang dimiliki oleh Indonesia masih sangat kurang dan jauh ketinggalan untuk bersaing di era globalisasi. Banyak lulusan yang hanya menginginkan lulus dengan nilai yang baik tanpa memperhatikan kemampuan yang mereka miliki.

10.  Belum Meratanya Pendidikan yang Layak Bagi Seluruh Daerah di Indonesia

Di daerah-daerah yang dikatakan terpencil atau daerah pinggiran pendidikan masaih sangat minin. Kekurangan tenaga pendidik, sarana prasarana yang kurang memadai dan sedikitnya siswa yang ingin memperoleh pendidikan menyebabkan daerah-daerah ini semakin sulit berkembang.

Artikel Terkait